SAMPIT – Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Hairis Salamad meminta Pemerintah Kabupaten setempat, agar dapat mengoptimalkan program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di daerah ini.
Hal ini mengingat Kotim masih berada di lima besar terbanyak masyarakat miskin di Kalteng.
“Salah satu hal yang harus diperhatikan terkait program tersebut, yakni berkaitan dengan keakuratan data jumlah masyarakat yang dikategorikan tidak mampu,” katanya, Jumat, 7 Juni 2024.
Karena, data ini yang pasti berkaitan dengan bantuan-bantuan sosial yang akan disalurkan oleh pemerintah, baik yang bersumber dari anggaran daerah ataupun anggaran pusat.
“Dinas teknis bisa berkoordinasi menemui dan melakukan komunikasi melakukan pendataan bagi masyarakat tidak mampu bersama ketua RT dan RW setempat. Selain itu, pemerintah juga harus mengatahui akar masalah terjadinya kemiskinan atau adanya masyarakat kurang mampu,” ucapnya.
Menurutnya, banyak faktor penyebab munculnya masalah tersebut, mulai dari pendidikan, malas untuk berkerja, terbatasnya lapangan pekerjaan, keterbatasan modal dan menanggung beban keluarga.
Maka dari itu, selain memaksimalkan program bantuan sosial, pemerintah bisa melakukan upaya dengan membuka lapangan pekerjaan, menggerakan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), meningkatkan program zakat, hingga menjaga kestabilan harga kebutuhan bahan pokok.
“Kemudian, program beasiswa pendidikan bagi siswa kurang mampu, memberikan layanan rujukan kesehatan gratis, dan sudah adanya balai latihan kerja diharapkan dapat dimaksimalkan fungsinya,” tuturnya.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kotim, jumlah penduduk miskin di Kotim tahun 2017 sebanyak 27,70 persen, tahun 2018 sebanyak 28,20 persen, tahun 2019 sebanyak 27,38 persen, tahun 2020 sebanyak 26,64 persen, 2021 sebanyak 27,06 persen dan tahun 2022 sebanyak 27,16 persen.
(opa/erakalteng.com)