SAMPIT – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Hairis Salamad meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat agar dapat segera mendata warga terdampak banjir di daerah ini.
“Ini untuk memaksimalkan program bantuan dari pemerintah kabupaten, makanya pemerintah desa harus segera mendata warga terdampak untuk dilaporkan kepada BPBD. Karena bantuan itu tidak bisa diserahkan kalau data warga terdampak belum jelas,” katanya, Rabu, 29 Mei 2024.
Ia juga mengingatkan kepada pemerintah agar memperhatikan kondisi banjir yang terus-terusan terjadi dan menghantui masyarakat terutama di wilayah hulu yang kerap kali banjir merendam rumah-rumah warga dalam kurun waktu yang cukup lama.
“Semakin tahun banjir yang terjadi ini semakin parah dan wilayah sebarannya juga semakin luas, bahkan di Kota Sampit saja sudah mulai terjadi banjir besar-besaran. Langkah kongkrit dari pemerintah diperlukan, terutama jika ada bangunan-bangunan baru yang menghalangi aliran air agar segera ditertibkan,” ujarnya.
Di tempat lain, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kotim, Agus Mulyadi mengungkapkan, dari hasil pantauan terakhir pada 28 Mei 2024, terdapat 20 desa di wilayah utara Kotim mengalami banjir yang tersebar di empat kecamatan.
“Pertama di Kecamatan Telaga Antang ada 11 desa yang banjir yaitu Desa Tumbang Sangai, Desa Tukang Langit, Desa Rantau Katang, Desa Tumbang Mangkup, Desa Tumbang Bajanei, Desa Tumbang Boloi, Desa Rantau Sawang, Desa Luwuk Kowan, Desa Rantau Suang, Desa Tumbang Puan dan Desa Rantau Tampang,” bebernya.
Kemudian di Kecamatan Antang Kalang ada tiga desa yaitu Desa Tumbang Manya, Desa Tumbang Kalang dan Desa Sungai Hanya. Sementara di Kecamatan Mentaya Hulu yang mengalami banjir yaitu Desa Kuala Kuayan, Desa Tanjung Jariangau dan Desa Bawan.
“Terkahir di Kecamatan Bukit Santuai yakni di Desa Tumbang Penyahuan, Desa Tumbang Tilap dan Desa Tumbang Getas,” tuturnya.
(opa/erakalteng.com)