SAMPIT – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur, Rimbun akan lakukan evaluasi penyesuaian anggaran pokok pikiran (Pokir) akibat efisiensi anggaran. Hal ini untuk memastikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kotim tidak mengganggu pembangunan infrastruktur sesuai kondisi keuangan pasca efisiensi anggaran.
“Kita akan mengikuti dan menyesuaikan kemampuan anggaran dari pusat hingga ke daerah, serta program yang telah direncanakan akan disesuaikan dengan APBD pasca efisiensi,” jelas Rimbun, Rabu, 26 Februari 2025.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan DPRD Kotim akan menyamakan persepsi dan tujuan dalam menetapkan besaran anggaran pokok pikiran, sehingga aspirasi masyarakat tetap dapat terlaksana. Diketahui bahwa anggaran pokir per anggota DPRD Kotim mencapai Rp 1 miliar hingga Rp 1,5 miliar, namun setelah adanya efisiensi anggaran, maka jumlahnya pada 2026 masih dalam tahap evaluasi.
Ketua DPRD Kotim mengatakan khusus untuk APBD murni pada 2026, pihaknya akan menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
“Untuk APBD murni 2025 sudah berjalan, kita dihadapkan pada efisiensi anggaran mencapai Rp 141 miliar. Tentu saja hal tersebut akan berdampak pada program yang telah disepakati antara DPRD dan Pemkab Kotim,” jelasnya.
Rimbun menjelaskan bahwa program yang belum terakomodasi dalam APBD akan dikoordinasikan dengan DP2KD untuk menentukan mana yang harus ditunda dan diprioritaskan. Pihaknya pun akan mengusulkan percepatan perunahan APBD dan pergeseran anggaran pada Maret 2025, sehingga program yang bisa segera dikerjakan sesuai kondisi keuangan daerah.
Lebih lanjut, Rimbun mengatakan anggaran perjalanan dinas akan dirasionalkan hingga 50 persen. Sementara itu, Rimbun mengatakan untuk pembangunan akan difokuskan pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“DPRD Kotim pun terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat mengenai program yang akan dipertahankan dan ditunda,” pungkasnya.
(gu/erakalteng.com)