SAMPIT – PIC atau pihak ketiga penglola dapur umum yang akan melaksanakan program akan bergizi gratis di kabupaten Kotawaringin Timur Erwin menyampaikan, saat ini persiapan dapur umum sudah 90% hampir rampung.
“Kami selaku pihak ketiga dipercaya untuk mengelola dapur umum di dua titik yaitu Palangkaraya dan kabupaten Kotawaringin Timur. Khususnya di kabupaten Kotim yaitu di kecamatan Mentawa Baru Ketapang,” kata Erwin, Selasa 14 Januari 2025.
Lanjutnya, untuk di Palangkaraya sendiri sudah berjalan per hari ini sementara untuk di Kotawaringin Timur sesuai dengan arahan badan gizi nasional diminta untuk di Running pada tanggal 20 Januari 2025 mendatang.
“Untuk persiapan sendiri kami sudah mencapai 90% untuk dapur, yang menjadi kendala saat ini adalah hampir di seluruh Indonesia itu perlengkapan ompreng makanannya. Karena Badan Gizi Nasional mempunyai standarisasi mengenai dapur, perlengkapan makan dan juga pelaksanaannya,” ucapnya.
Yaitu standarisasinya menggunakan stainless steel SOS 304. Sehingga yang seharusnya berjalan di tanggal 6 Januari menjadi tertunda. Yang mana sebelum 100% dilaksanakan pada 20 Januari 2025 mendatang akan terlebih dahulu dilaksanakan uji coba. Sementara itu perwakilan Badan Gizi Nasional Maulida menyampaikan, kekuatan dapur umum yakni satu dapur mampu menyajikan 3000 hingga 3500 porsi.
“Baik itu tingkat TK, SD, SMP, SMA maupun dari Madrasah Ibtidaiyah hingga Madrasah Aliyah. Saat ini mash dilakukan persiapan alat dapur, yang mana pengelolaan dapur sendiri ada tiga model,” ujarnya.
Yakni yang pertama merupakan model dari dapur itu sendiri yang bertempat di stan Kotim, kedua berkolaborasi dengan instansi pemerintahan seperti kepolisian kemudian Pemerintah Daerah dan yang ketiga merupakan model untuk berkolaborasi bersama vendor atau mitra atau Yayasan.
“Untuk Kotim kita memakai model ketiga yaitu bekerja sama dengan vendor. Yakni dari Yayasan Cahaya Lama Nusantara sebagai pic-nya untuk Kalimantan Tengah termasuk yang mengurusi untuk dapur di Kotim,” sebutnya.
Untuk urusan dapur umum ini nantinya akan langsung dikoordinasikan kepada pihak ketiga dengan pemerintah daerah untuk keperluan berikutnya. Sementara dari badan gizi nasional sendiri saat ini yang paling mendesak yaitu memerlukan data anak sekolah, data ibu hamil dan menyusui, kemudian balita 2 tahun untuk supplier.
“Karena memang nanti pada saat pelaksanaannya kita akan berintegrasi untuk kebutuhan, sehingga data akurat sangat diperlukan,” tutupnya.
(ze/erakalteng.com)