SAMPIT – Dalam rangka mencegah terjadinya tindakan korupsi Pemerintah Kotawaringin Timur menggelar rapat pemantauan dan evaluasi program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang dibuka langsung oleh Bupati Kotim, Halikinnor.
“Pemkab sudah melaksanakan program-program pencegahan korupsi yaitu seperti monitoring Center For Prevention (MCP), kepatuhan laporan LHKPN, sosialisasi SPI pendidikan 2023-2024, penyuluhan antri korupsi, kegiatan pengendalian gratifikasi dan penyelamatan keuangan daerah,” ungkap Bupati Kotim, Halikinnor, Senin, 15 Juli 2024.
Lanjutnya, BAPPENDA Kotim dalam mengelola pendapatan dalam mendukung MCP-KPK pada area optimalisasi pajak daerah telah membuat inovasi berbasis elektronik dalam mengelola data base pajak daerah.
“Aplikasi ini telah ditautkan pada media tautan pelaporan pedalaman area perioritas penyelamatan keuangan daerah wilayah Kalteng, selain inovasi-inovasi yang telah dibuat sebelumnya dalam pengelolaan pajak maupun retribusi yang ditempatkan pada Dashboard BAPPENDA Kotim, sehingga masyarakat lebih mudah untuk melakukan pembayaran pajak,” ujarnya.
Halikinnor berharap, Pemkab Kotim lebih lagi dari tahun sebelumnya dan terhindar dari perbuatan atau tindakan yang mengarah kepada korupsi. Perlu diketahui, Pemkab Kotim melakukan rapat koordinasi tersebut bersama dengan Tim dari deputi bidang koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kita bekerja sama dengan KPK untuk bagaimana perkembangan MCP ataupun SPI Kotim, alhamdulillah SPI kita mengalami kenaikan yaitu rengking 2 di Kalteng akan tetapi MCP kita masih di peringkat ke 6,” ungkapnya lagi.
Dirinya menargetkan MCP Kabupaten Kotim bisa naik peringkat yaitu paling tidak masuk di tiga besar sekala Provinsi Kalteng.
“Makanya kita minta Tim dari KPK untuk berdialog di rapat tersebut dan dimana kelemahannya, agar bisa dibimbing oleh tim bidang pencegahan, ini bertujuan bagaimana agar tidak terjadi korupsi,” tutupnya.
(opa/erakalteng)