SAMPIT – Pemkab Kotim akan mendiskusikan terkait penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim, Sanggul Lumban Gaol memverikan tanggapan terkait surat edaran penundaan CPNS dan PPPK dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN).
“Rencananya pengangkatan CPNS dan PPPK akan disamakan pada 2026, Kotim menjadi yang pertama melakukan seleski dan pengumuman penempatan di Kalimantan,” jelasnya, Senin, 10 Maret 2025.
Sanggul mengatakan saat ini pihaknya masih berkoordinasi dan berdiskusi dengan Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengenai langkah dari Pemkab Kotim mengenai penundaan tersebut. “Bagi para CPNS dan PPPK terpaksa harus kita tangguhkan setelah adanya Surat Edaran, serta untuk pegawai yang sudah bertugas pada dinas penempatan akan tetap melaksanakan tugasnya, mamun penggajian dan akan diatur kembali,” jelasnya.
Pj Sekda mengatakan bahwa pilihannya ialah gaji para CPNS dan PPPK yang ada di Kotim akan disesuaikan dengan gaji tenaga kontrak. “Jadi para CPNS dan PPPK akan digaji sesuai tenaga kontrak hingga pengangkatan resmi dari BAKN hingga 2026,” terangnya.
Sanggul mengatakan bahwa sebanyak 583 total keseluruhan CPNS dan PPPK yang telah dikukuhkan oleh Bupati Kotim, Halikinnor akan ditangguhkan terlebih dulu. Tentu ini akan menjadi persoalan baru bagi daerah karena adanya beban pembayaran gaji, karena para CPNS alan menjadi tenaga kontrak. Pj Sekda mengatakan tidak mungkin orang bekerja namun tidak digaji, Pemkab Kotim akan berusaha memenuhi pembayaran tersebut.
“Kita akan melakukan rapat dan menyusun kembali sistem pembayaran bagi para CPNS dan PPPK yang harus ditunda pengangkatannya,” tutupnya.
(gu/Erakalteng.com)